Mukernas PKPI : Para CALEG Harus MEMBANGUN Karakter MASYARAKAT Cerdas, Bukan LEWAT Iming-Iming PEMBERIAN Uang…”

– BOGOR, Badan Anggaran DPR RI dituding sebagai biang korupsi dan kongkalikong terjadi. Hal itu diungkapkan oleh Caleg PKPI dapil Jambi Asmara Roni di area Mukernas PKPI, Hotel Kinasih, Caringin, Bogor.

“…Saya sudah bilang enggak tertarik duduk di Banggar karena disitu tempatnya korupsi dan kongkalingkong terjadi…” jelasnya pada Sabtu (29/06/2013).

Mantan kader Partai Demokrat ini mengaku keluar karena kecewa dengan banyaknya tokoh-tokoh yang tersangkut kasus korupsi.

Dan ia lebih memilih ke PKPI sebagai partai baru peserta pemilu sebagai kendaraan untuk maju sebagai Caleg. “…Saya keluar dari PD karena yang tersangkut tokoh-tokohnya. Makanya saya pindah ke PKPI…” akunya.

Roni menilai para caleg harusnya membangun karakter masyarakat cerdas didalam proses ‘pesta’ rakyat yang digelar lima tahunan.

Namun, yang terjadi justru sebaliknya, yakni masyarakat disuap (di iming-imingi) dengan memberikan transaksi uang tunai agar dapat dipilih dalam pemilu.“…Kita harus mendidik masyarakat, syarat maju tidak harus uang. Pemberian sejumlah uang langsung kepada masyarakat sejatinya melemahkan mental bangsa, dan akan berdampak negatif dalam jangka panjang, dan hal tersebut tidak boleh dibiarkan terus menerus…”

“…Masyarakat kalau dikasih uang sebanyak-banyaknya ke depan dipastikan akan sengsara, karena jika jadi cenderung melakukan korupsi….” ujarnya. Partai Keadilan Persatuan Indonesia (PKPI) kadernya tidak ada satupun yang tersangkut kasus korupsi, baik dipusat maupun di daerah.PKPI juga bisa sebagai satu alternatif bagi masyarakat di tengah kekecewaan atas kinerja dan tindak-tanduk partai politik (parpol) yang cenderung lupa masyarakat seperti sekarang ini.

“…Kita memiliki peluang emas untuk tampil sebagai pilihan alternatif, di tengah gelombang kekecewaan rakyat terhadap semua partai yang duduk di DPR sekarang…” ungkap Ketua Umum PKPI, Sutiyoso pada acara Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PKPI, Sabtu (29/06/2013). Ia pun mendorong kader-kadernya, agar tidak mengumbar uang pada masa kampanye di daerah, namun pemberian harus ditujukan kepada pembangunan masyarakat.

Read more »

Mukernas PKPI Fokuskan Penguatan Strukturalisasi Parpol

Metrotvnews.com, Jakarta: Sekretaris Jenderal Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Yusuf Karta Negara mengatakan partainya fokus penguatan struktur partai dalam rangka menggaet konstituen di setiap daerah pemilihan (Dapil).

"Penguatan struktur organisasi (partai) penting dilakukan karena merupakan mesin partai yang bisa meraup suara," kata Yusuf disela-sela Musyawarah Kerja Nasional PKPI hari ketiga di Bogor, Minggu, (30/9)

Dia menilai apabila struktur itu sudah sesuai dengan kerangka yang ditentukan maka jaringan mendekati konsituen akan mudah. Selain itu menurut dia, struktur partai perlu diperkuat karena untuk kerja politik setelah ajang Pemilu 2014.

"Mukernas ini akan dibaha percepatan program, salah satunya penguatan struktur partai nanti akan ditentukan mulai tingkat provinsi hingga Kabupaten/ Kota dan kami manfaatkan sampai ke Tempat Pemungutan Suara (TPS)," ujarnya.

Dia menjelaskan strategi penguatan itu akan difokuskan di daerah atau per daerah pemilihan yang dilakukan secara berkelanjutan. Yusuf mencontohkan Ketua Umum PKPI Sutiyoso akan semakin intens berkunjung ke daerah-daerah dalam rangka pelaksanaan strategi itu.

"Kami akan bertemu dan wawancara dengan tokoh setempat dan memanfaatkan media yang harus diikutsertakan untuk mempermudah sosialisasi dan dalam rangka menuju Pemilu 2014," tegasnya.

Menurut dia, PKPI akan menjadikan kadernya yang ada di tingkat pusat, provinsi hingga kabupaten/ kota menjadi ujung tombak partai. Salah satu langkah pertamanya, dia menjelaskan adalah mensinergikan semua kader untuk bekerja bagi partai namun caranya ditentukan dalam mukernas.

"Misalnya menentukan wilayah caleg, kalau salah satu caleg mau ke suatu tempat ijin dulu. Itu merupakan salah satu model dan akan kami rumuskan seperti apa," katanya.

Yusuf menjelaskan, kerjasama antar caleg PKPI sangat ditekankan karena masing-masing memiliki tanggungjawab membesarkan partai. Karena itu menurut dia akan dibentuk sistem Kader Ujung Tombak (KUT) sehingga penguatan partai hingga ke tingkat Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

"Intinya dalam satu dapil itu caleg DPR RI ingin manfaatkan caleg dari provinsi hingga kabupaten/ kota. Nanti mereka akan bekerjasama dan kami di pusat mengawasinya," ujar Yusuf.

Menanggapi hal itu, bakal Calon Legislatif Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Ucok Jalintar Simbolon mengatakan Sutiyoso merupakan tokoh yang mampu mengakomodir semua kepentingan mayoritas dan minoritas. "Beliau (Sutiyoso) bisa mengakomodir kelompok minoritas dan mayoritas serta isu politik nasional. Seluruh kader PKPI sepakat mengusulkan Bang Yos sebagai presiden 2014-2019," kata Horas P Sihombing disela-sela Mukernas PKPI di Bogor.

Dia mengatakan saat ini merupakan momentum tepat majunya Sutiyoso sebagai bakal calon presiden di Pemilu Presiden 2014. Hal itu menurut dia Sutiyoso menawarkan "aroma" baru ditengah krisis kepemimpinan, jeratan kasus korupsi, dan terpuruknya partai politik.

"Idealnya negarawan adalah Sutiyoso dan JK (Jusuf Kalla) karena dianggap cukup ideal namun JK tidak miliki 'kapal' untuk maju. Sutiyoso dengan PKPI merupakan momentum tepat untuk menjadi presiden ketika krisis kepemimpinan terjadi saat ini," ujarnya.
  
Horas menegaskan penetapan Sutiyoso sebagai bakal capres PKPI bukan langkah terlalu dini. Karena dia yakin Sutiyoso akan menjadi simbol bagi PKPI memenangkan Pemilu 2014 disamping suara dari Poros PKPI Indonesia yang berjumlah tujuh juta suara.

"Komponen PKPI ada Poros PKPI yang jumlah suaranya tujuh juta atau 6,29 persen dan itu modal melewati parlementary treshold," ujarnya.

Editor: Edwin Tirani

Read more »

PKPI Gelar Mukernas Sambut Pemilu Legislatif

Jurnas.com | PARTAI Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) menggar Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) untuk menyambut Pemilu 2014 mendatang. Selain itu, Mukernas ini sekaligus sebagai pembekalan bagi para celeg DPR PKPI tahun 2013.

"Mukernas ini kan amanat AD/RT dan ini kita laksanakan dalam waktu yang sangat tepat untuk menghadapi pemilu 2014," kata Ketua Umum PKPI, Sutiyoso (Bang Yos), di Kinasih Resort, Bogor, Jawa Barat, Jumat (28/6).

Mukernas ini diikuti oleh 1.300 caleg PKPI dari seluruh Indonesia dan terdiri dari kepengurusan tingkat Kabupaten/Kota, tingkat Provinsi, dan para caleg DPR tingkat nasional. Materi yang dibahas dalam Mukernas ini adalah mengevaluasi kinerja caleg PKPI yang sudah berjalan selama ini, sekaligus mengatur strategi untuk memenangkan pemilu tahun depan.

"Jadi, dalam pertemuan ini akan kita kelompokan per-dapil, karena dalam satu dapil itu ada kepengurusan tingkat kabupaten/kota juga provinsi, ada caleg DPR tingkat I, II, dan DPR RI," ujar Bang Yos.

Ia mengatakan, Mukernas ini juga bertujuan untuk memba
ngun sinergitas agar segala persiapan PKPI dapat maksimal. "Kalau kita tidak bangun sinergi, maka tidak akan maksimal. Karena itu, di sinilah tempatnya kita akan memaksimalkan cara kerja mereka dan Rakernas ini akan berlangsing selama tiga hari ke depan," katanya.

Read more »

Laporan Masyarakat Terkait DCS, Masih Diklasifikasi

Laporan Masyarakat Terkait DCS, Masih Diklasifikasi

JAKARTA - Besok Kamis 27 Juni 2013, merupakan hari terakhir penerimaan aduan masyarakat terkait Daftar Calon Sementara (DCS) ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Menurut Ketua KPU Husni Kamil Manik, laporan yang sudah masuk nantinya akan diklasifikasikan terlebih dahulu.

"Mana yang memenuhi syarat berdasarkan aturan UU dan mana yang tidak, kalau yang memenuhi syarat akan kita teruskan kepada partainya untuk dikonfirmasi," kata Husni, di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Rabu (26/6/2013).

Pengklasifikasikan ini, kata dia, sangat penting karena bisa langsung menggugurkan seorang caleg dari DCS. "Misalnya ada laporan ijasahnya palsu, dokumennya lengkap, itu akan kita teruskan pada parpol atau misalnya yang bersangkutan umurnya masih belum 21, nah ada pembuktian nah kita kirim ke parpol bersangkutan," ujarnya.

Namun, Husni menjelaskan terkait masalah caleg yang terkena masalah pidana dan moral lainnya akan dikembalikan ke partai apakah akan dicoret atau tidak.

Dalam laporan masyarakat ini, sambung dia, ada satu yang menarik terkait caleg mengeluarkan senjata api (senpi) di depan rumahnya. "KPU masih mengklasifikasinya, tapi itu tidak menyangkut masalah persyaratan," sambungnya.
(cns)

Read more »

Rp 40 triliun dana pemilu 2014 rawan penyimpangan

Berbeda dari pemilu-pemilu sebelumnya, pemilu 2014 dinilai sebagai pemilu yang rawan akan transparansi anggaran. Baik dari penyelenggara, seperti KPU dan Bawaslu serta partai-partai peserta pemilu,.

"Kecenderungan masalah itu justru ada di penyelenggara. Problem kita menaikkan kualitas demokratik. Jangan sampai uang tidak terlacak, terkadang persoalan uang ini luput," kata Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti di Galeri Kafe, Jakarta, Minggu (23/6).

Apalagi kini ada Rp 40 triliun yang diduga berputar dalam pemilu ini. Uang tersebut, menurut Ray harus bisa dipertanggungjawabkan.

"Saat itu kan menteri keuangannya menyatakan budget 2014 untuk KPU ada Rp 16 triliun. Sudah terpakai Rp 9,1 triliun untuk partai, Rp 8,1 triliun di KPU dan Rp 1 triliun di Bawaslu. Sisanya ya sekira Rp 6 triliun itu, untuk tahun 2014. Namun, hingga kini buat apa saja kita tidak tahu," lanjut Ray.

Oleh karena itu, semua pihak diharapkan tertib dalam menggunakan dan melaporkan anggarannya lebih transparan.

"Semua pengeluaran itu harus dipertanggungjawabkan. Kepatuhan itu pertama harus dilakukan penyelenggaranya kalau itu tidak dilakukan moral mereka tidak ada," tutup Ray.

[tyo]  

Sumber

Read more »

Usai Umumkan DCS, KPU Kini Tunggu Tanggapan Masyarakat

Jakarta, kpu.go.id- Setelah resmi mengumumkan nama-nama serta profil Daftar Calon Sementara (DCS) anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tahun 2014, Komisi Pemilihan Umum kini menunggu tanggapan masyarakat terhadap para calon wakil rakyat itu.

 

KPU menerima tanggapan masyarakat yang disampaikan secara tertulis pada 14 s/d 27 Juni. Tanggapan ini terkait dengan pemenuhan administrasi syarat calon. KPU kemudian akan melakukan pencermatan kembali dan mengklarifikasi kepada calon anggota DPR melalui partai politik pada setiap tingkatan.

Masyarakat yang akan mengirimkan tanggapan agar mencantumkan identitas jelas disertai dengan copy identitas dan bukti-bukti pendukung terhadap hal yang disampaikan. Identitas pengirim akan dirahasiakan.

Tangapan terhadap calon Anggota DPR agar disampaikan kepada Ketua KPU Cq. Ketua Pokja Pencalonan, Jl. Imam Bonjol 29, Jakarta Pusat. 

Sedangkan taggapan untuk calon anggota DPRD Provinsi dapat disampaikan kepada Ketua KPU Provinsi di masing-masing provinsi. Dan tanggapan terhadap calon anggota DPRD Kabupaten/kota agar disampaikan kepada Ketua KPU Kabupaten/Kota di wilayahnya.

Tanggapan masyarakat terhadap calon anggota DPR dapat juga dikirimkan melalui Fax. (021)-3145914 atau melalui e-mail: tanggapan.dcs@kpu.go.id.

Informasi selanjutnya dapat menghubungi Helpdesk Pencalonan, telp. (021)-31931527 atau e-mail: helpdeskcalon@kpu.go.id. (red)

Pengumuman tentang DCS dan Tata Cara Penyampaian Tangapan Masyarakat Klik Di Sini

Read more »